Infokom rakyat Indonesia

  Jakarta, 30 Juni 2024 – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Aries Setiadi, menyatakan bahwa judi online telah menjadi ancaman serius bagi stabilitas ekonomi keluarga di Indonesia. Menurutnya, judi online berfungsi seperti ransomware yang menyandera keuangan keluarga, menyebabkan kerugian besar dan masalah sosial yang meluas. Budi Aries Setiadi menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memerangi aktivitas ilegal ini dengan meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum. "Judi online tidak hanya merusak perekonomian keluarga, tetapi juga berdampak negatif pada mental dan kesejahteraan masyarakat," ujarnya. Budi juga mengungkapkan bahwa Kemenkominfo bekerja sama dengan berbagai instansi terkait untuk memblokir situs-situs judi online dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya perjudian. Ia berharap upaya ini dapat membantu mengurangi prevalensi judi online di Indonesia dan melindungi keluarga dari dampak buruk yang ditimbulkannya. “Kita harus be...

  Jakarta – Pengamat politik Ramses Sitorus menegaskan pentingnya menghentikan tindakan membuli terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan keluarganya, yang sering kali dituduh memperoleh posisi melalui nepotisme. Dalam sebuah diskusi di Jakarta, Minggu (30/6), Ramses menyatakan bahwa keluarga Jokowi dipilih oleh rakyat karena kemampuan mereka, bukan karena hubungan keluarga. "Keluarga Jokowi adalah individu-individu yang memiliki kompetensi dan integritas untuk berkarya bagi bangsa ini. Tuduhan nepotisme tidak berdasar dan hanya merusak citra serta prestasi yang telah mereka capai," kata Ramses. Ramses juga menekankan bahwa dalam demokrasi, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berkontribusi. "Kita harus melihat prestasi dan dedikasi mereka. Jangan hanya karena mereka keluarga Presiden, lalu dianggap mendapatkan posisi secara tidak adil. Mereka telah membuktikan kemampuan mereka di hadapan rakyat," lanjutnya. Menurut Ramses, isu nepotisme ini sering kali...

  Jakarta, 29 Juni 2024– Aktivis sosial Ramses Sitorus mendesak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera memproses pemilik rekening yang terlibat dalam transaksi judi online. Hal ini didorong oleh temuan pelanggaran terhadap Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Menurut Ramses, langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memberantas tindak pidana perjudian online yang semakin marak di masyarakat. "PPATK dan APH telah mengidentifikasi ribuan rekening yang dicurigai terlibat dalam aktivitas perjudian online. Harapan rakyat adalah agar segera diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," ujarnya. Pasal 303 KUHP mengatur tentang tindak pidana perjudian dengan ancaman hukuman penjara maksimal 10 tahun atau denda maksimal 25 juta rupiah. Sementara itu, UU ITE juga memberikan sanksi tambahan bagi pelaku...

  Proyek Pembangunan di Jalan Way, Sikambing Belawan Mengganggu Aktivitas Sehari-hari dan Arus Lalu Lintas Jalan Way di Sikambing Belawan kini menjadi sorotan akibat keadaan lalu lintas yang mengejutkan. Mayoritas kendaraan terhenti, mengganggu aktivitas perdagangan dan kehidupan sehari-hari warga. Proyek pembangunan yang belum selesai di tepi jalan menghambat akses pedagang dan ibadah di masjid setempat. Warga menantikan penyelesaian proyek untuk memulihkan normalitas di daerah ini. Sampai kini, Jalan Way di Sikambing Belawan memperlihatkan situasi lalu lintas yang mengejutkan. Meskipun sudah hampir jam 2 siang, jalan tersebut sepi dengan mayoritas kendaraan yang terhenti, kebanyakan adalah kereta api. Hal ini berbeda dari biasanya di mana jalan tersebut selalu ramai dengan aktivitas perdagangan, terutama di sekitar pasar. Para pedagang juga menghadapi kesulitan karena proyek pembangunan di tepi jalan yang belum selesai menghambat akses mereka. Masyarakat setempat melakukan demo d...

  Muncul Aksi Tandingan Mendukung Pj Gubsu Agus Fatoni, Kelompok Bobby ada di Belakang? Polemik terkait penunjukan Agus Fatoni sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Sumut terus berlanjut setelah munculnya dua gerakan mahasiswa yang berbeda pendapat. Aliansi Mahasiswa Sumut Bersatu (AMSB) menggelar aksi unjuk rasa menentang penempatan Agus Fatoni sebagai Pj Gubsu di kantor Gubernur Sumut. Namun, kelompok mahasiswa lain juga muncul dengan melakukan aksi mendukung penunjukan Agus Fatoni. Mereka melakukan demonstrasi di kantor Dinas Pendidikan Sumut dan menyoroti Kepala Dinas Abdul Haris Lubis, meskipun tidak jelas dari mana asal tuduhan terhadap keterlibatannya. Koordinator AMSB, Irwandi Pratama Sembiring, menegaskan bahwa aksi mereka murni berasal dari keprihatinan terhadap potensi pengaruh politik terhadap demokrasi di Sumut, tanpa keterlibatan dengan pihak lain seperti Bobby Nasution. AMSB juga menyatakan akan memantau kinerja Agus Fatoni selama pelaksanaan Pilkada Gubernur Sumut untuk me...

Praktik Tangkahan Pasir Ilegal di Desa Naga Kesiangan Tebingtinggi, 25 Juni 2024 – Polemik mengenai dugaan bagi hasil kompensasi antara LSM Lingkungan Hidup dan seorang wartawan semakin memanas. JS, Ketua LSM di Tebingtinggi, dituduh meminta kompensasi sebesar Rp250.000 setiap minggu dari para penambang pasir. Tuduhan ini muncul di tengah praktik penambangan pasir ilegal di Desa Naga Kesiangan yang semakin marak. DM,sebagai  wartawan  menyatakan bahwa kompensasi yang diterima hanya Rp50.000 setiap bulan, yang menurutnya wajar untuk koordinasi mengatasi gangguan alam seperti banjir. "Kami khawatir pemberitaan ini akan membuat banyak warga kehilangan pekerjaan dari tangkahan pasir tradisional," ujar DM pada Selasa, 25 Juni 2024. Namun, klaim DM justru menimbulkan lebih banyak pertanyaan dan bantahan dari JS. Mengapa ada kebutuhan kompensasi tunai jika tidak ada izin resmi untuk penambangan pasir? Fakta bahwa tidak ada tangkahan pasir tradisional yang memiliki izin resmi memperk...

Bupati Sergai Sukses Lantik Ribuan PPPK di Tahun Anggaran 2023 Serdang Bedagai Bupati Serdang Bedagai (Sergai), H. Darma Wijaya, memimpin pelantikan dan pengambilan sumpah/janji ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai untuk Tahun Anggaran 2023. Acara ini berlangsung di halaman Kantor Bupati Sergai, dihadiri oleh Wakil Bupati H. Adlin Umar Yusri Tambunan, Pj. Sekda Rusmiani Purba, dan Kepala BKD Dingin Saragih. Dalam pelantikan tersebut, sebanyak 2.182 PPPK diambil sumpahnya. Rinciannya meliputi 1.723 orang dari jalur formasi guru, 265 orang dari jalur teknis, dan 194 orang dari tenaga kesehatan. Rswanto Sembiring, S.Pd, perwakilan PPPK dari jalur formasi guru, mengungkapkan rasa syukurnya setelah 16 tahun berstatus guru honorer. Ia mengucapkan terima kasih kepada Bupati Darma Wijaya dan Wakil Bupati Adlin Tambunan atas kesempatan ini. Rezeki Wahyuni ZA., S.Pd, juga berharap Kabupaten Serdang Bedagai semakin maju dan me...

  PH Razia HP Terkait Judi Online Bukan Solusi, Masyarakat Dukung Tutup NAP Jakarta, 25 Juni 2024 - Ketua Umum Antartika Sahabat Prabowo Gibran 08 (ASPRAGI 08), Ramses Sitorus, mengkritik langkah Aparat Penegak Hukum (APH) yang akan merazia ponsel masyarakat dalam upaya memberantas judi online. Menurut Ramses, tindakan tersebut bukan solusi efektif untuk mengatasi masalah judi online yang kian marak. "Dalam pandangan kami, razia ponsel oleh APH tidak menyentuh akar permasalahan. Judi online tidak hanya bergantung pada akses melalui ponsel, tapi juga pada infrastruktur internet yang mendukungnya," tegas Ramses dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (24/6). Ramses menambahkan bahwa tindakan yang lebih tepat dan efektif adalah dengan menutup Network Access Point (NAP) yang digunakan untuk mengakses situs-situs judi online. "Menutup NAP yang terlibat dalam menyediakan akses ke situs-situs judi online akan lebih efektif. Masyarakat perlu mendukung langkah ini agar kita bisa ...

  Pilgub Sumut Memanas, Nikson Tegaskan Jadi Pemimpin Tak Cukup Nama Besar Mantan Bupati Tapanuli Utara, Nikson Nababan, menanggapi memanasnya bursa calon Gubernur Sumatera Utara (Sumut) menjelang Pilkada Serentak yang akan berlangsung pada November 2024. Sejumlah nama besar seperti Edy Rahmayadi, gubernur petahana, dan Bobby Nasution, menantu Presiden Joko Widodo, ramai diperbincangkan sebagai calon kuat dalam Pilgub Sumut. Nikson menyatakan bahwa banyaknya calon yang akan tampil merupakan hal yang positif bagi masyarakat Sumut. "Artinya, makin banyak pilihan makin bagus, dan masyarakat dapat lebih mengetahui siapa pemimpin yang layak dipilih untuk memimpin daerahnya," ujar Nikson dalam keterangannya, Selasa (25/6/2024). Meskipun nama-nama besar telah ramai diperbincangkan, Nikson menegaskan bahwa dirinya tidak gentar sama sekali. Menurutnya, nama besar saja tidak cukup untuk memimpin sebuah daerah. "Seorang pemimpin harus memiliki kapasitas dan kapabilitas mumpuni, ten...

Pengajian MPM Dambaan di Desa Pertambatan, Kecamatan Dolok Masihul ( 27/06/2024) Dolok Masihul - Pengajian MPM Dambaan yang diadakan di Desa Pertambatan, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai berlangsung meriah dengan kehadiran ribuan orang. Acara ini dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai, serta Ibu Bupati yang juga menjabat sebagai Ketua Pengajian Dambaan Kabupaten Serdang Bedagai. Turut hadir Istri Wakil Bupati sebagai Wakil Ketua Pengajian MPM Dambaan Serdang Bedagai. Selain itu, acara ini juga dihadiri oleh Ketua Baznas Kabupaten Serdang Bedagai, Ketua MUI Kecamatan Dolok Masihul, Kepala KUA Dolok Masihul, Muspika Camat, Danramil, Kapolsek, dan beberapa kepala desa setempat.  Penceramah dalam pengajian ini adalah Al Ustadz Fery Syaputra Dambaan, yang memberikan ceramah di hadapan ribuan jamaah yang hadir. Acara ini berjalan lancar dan penuh khidmat, menambah semangat keagamaan di kalangan masyarakat setempat .( TIM-RI)

  Ketua PWI Pusat dan Ketua DK PWI Pusat Sepakat Berdamai dalam Kasus UKW Gate Tanpa Tuduhan Korupsi JAKARTA- Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun dan Ketua Dewan Kehormatan Sasongko Tedjo mencapai kesepakatan damai terkait kasus UKW Gate yang melibatkan BUMN dalam Rapat Pleno Diperluas di Gedung Dewan Pers, Kebon Sirih, Jakarta, pada Kamis (27/6). Kasus yang melibatkan dana miliaran rupiah ini telah menggemparkan PWI Pusat selama lima bulan terakhir. Kesepakatan tersebut diumumkan dalam pernyataan pers bersama yang dikeluarkan oleh Ketua Umum PWI Pusat dan Ketua Dewan Kehormatan setelah rapat. "Kami Pengurus Harian PWI Pusat berbesar hati melihat masa depan, dengan menerima dan melaksanakan Rekomendasi Dewan Kehormatan," ujar Hendry Ch Bangun. Ia menegaskan bahwa kesepakatan tersebut membuktikan berita-berita negatif yang merugikan Pengurus Harian PWI Pusat adalah tidak benar.  "Komunikasi saya dan Pak Sasongko terjalin baik. Kami sudah bertemu tiga kali untuk membicar...

  Permohonan Pra-peradilan Kabulkan Hakim atas Kasus Tindakan Sewenang-wenang Gakkum KLHK Jakarta - Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh Rico Hansen Pasaribu, pimpinan CV. Bintang Tiurma, terhadap Aparat Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Keputusan tersebut terkait penahanan dan penyitaan empat kontainer berisi kayu olahan yang dikirim dari Sorong ke Surabaya. Hakim tunggal Harianti, S.H., M.H., dalam putusannya menyatakan bahwa tindakan Gakkum KLHK tidak sah dan tidak berkekuatan hukum. Hakim memerintahkan pengembalian barang sitaan dan pemulihan nama baik pemohon. Putusan ini dibacakan pada Rabu, 26 Juni 2024, di ruang sidang R. Soerjono, Gedung PN Jakarta Pusat. Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, mengapresiasi putusan hakim yang dianggap memberikan keadilan kepada masyarakat. Lalengke menekankan pentingnya tindakan sesuai prosedur oleh aparat hukum dan menyerukan agar pimpinan KLHK memberikan sanksi t...

  Ucapan Tegas Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, TNI-Polri Diminta Turun Tangan, Pemilik Minimarket Ini Siap-siap 26 Juni 2024 -InfokomRakyatIndonesia.COM Menko Polhukam Hadi Tjahjanto meminta agar TNI-Polri mengawasi minimarket yang menjual pulsa atau top-up untuk judi online. Hal ini khususnya ditujukan kepada Babinsa dan Bhabinkamtibmas.  “Pengawasan terhadap minimarket-minimarket yang menjual pulsa isi ulang, top up, untuk bermain judi online. Ini saya minta memang harus ditutup, kecuali pelayanan untuk telpon seperti untuk alat komunikasi, silakan,” ujarnya dalam konferensi pers, dikutip pada Rabu (26/6/2024). Saya setuju dengan apa yang disampaikan Bapak Menkopolhukam yang akan mengawasi pergerakan penjualan pulsa khususnya di minimarket untuk judi online, termasuk pemutusan jaringan judi online. Tolong beri target waktu Pak Menko untuk kegiatan ini agar tidak lama-lama dan hasilnya cepat terlihat.( Ri/tim) 

  Mulai akhir tahun ini, WhatsApp ( WA) akan berhenti beroperasi di berbagai handphone ( HP)  yang menggunakan sistem operasi Google dan Apple versi lama.  Beberapa merek henpone (HP ) yang terdampak meliputi Samsung, Huawei, Motorola, Sony, LG, dan iPhone. Meski sudah cukup usang, beberapa ponsel tersebut masih banyak digunakan kalangan masyarakat terutama kalangan orang tua  Dilansir dari Gizchina, Kamis (27/6/2024), WhatsApp akan menghentikan dukungannya untuk 35 HP yang menggunakan OS lama, sehingga aplikasi tidak lagi bisa diakses di perangkat-perangkat tersebut ( RI/TIM)

  Sejumlah perwira tinggi dan menengah Polri telah dimutasi. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerbitkan empat surat telegram tertanggal 26 Juni 2024, terkait mutasi terhadap 745 personel, termasuk 29 perwira tinggi dan 443 perwira menengah. Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (As SDM) Polri, Irjen Pol. Dedi Prasetyo, mengungkapkan bahwa mutasi ini terkait promosi, pensiun, penugasan khusus, dan lainnya. Dua pejabat utama Polri yang mendapat promosi adalah Irjen Pol. Syahardiantono, yang kini menjabat sebagai Kabaintelkam menggantikan Komjen Pol. Suntana, serta Irjen Pol. Abdul Karim yang menjadi Kadiv Propam menggantikan Syahardiantono. Dua kapolda yang mendapat promosi adalah Brigjen Pol. Suyudi Ario Seto sebagai Kapolda Banten dan Brigjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto sebagai Kapolda Sumatera Utara. Mutasi ini diatur dalam empat surat telegram Kapolri dengan total 745 personel yang dimutasi, termasuk Irjen Pol. sebanyak dua personel, Brigjen Pol. sebanyak 27 person...

  Medan, 28 Juni 2024 – Puluhan anggota Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Kota Medan menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Komando Polrestabes Medan pada Kamis, 27 Juni 2024. Demonstrasi dimulai sekitar pukul 17.00 WIB di Jalan HM. Said, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Sumatera Utara. Dalam aksinya, para demonstran mendesak Kapolrestabes Medan untuk segera menyelesaikan masalah kriminalitas dan penyalahgunaan narkoba yang semakin meresahkan di Kota Medan. Julpadli Simamora, pimpinan aksi, mengungkapkan bahwa situasi kriminalitas dan narkoba di Medan sudah sangat mengkhawatirkan dan tidak terkendali, menyentuh semua lapisan masyarakat termasuk anak-anak. "DPC GMNI Kota Medan meminta Kapolrestabes Medan untuk bertindak tegas terhadap pelaku kriminalitas dan narkoba yang meresahkan warga Kota Medan," ujar Julpadli. Ia juga menegaskan bahwa Polrestabes Medan memiliki kewajiban untuk melindungi dan mengayomi masyarakat sesuai dengan ...

Pengukuhan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) oleh Bupati H. Darma Wijaya menjelang Pemilu 2024 telah menimbulkan berbagai tanggapan kritis. Acara ini berlangsung di halaman apel Kantor Bupati di Sei Rampah, dengan dihadiri Wakil Bupati Adlin Tambunan dan Kapolres AKBP Oxy Yudha Pratesta, SIK.  Bupati berharap para anggota BPD yang dikukuhkan dapat menjalankan fungsi mereka dengan maksimal dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Fungsi BPD mencakup pembahasan dan kesepakatan rancangan peraturan desa, penampungan aspirasi masyarakat, serta pengawasan kinerja desa. Namun, Bupati mengakui bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi BPD belum optimal. Untuk meningkatkan efektivitas, Pemkab Sergai berencana melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas bagi seluruh anggota BPD. Bupati Darma Wijaya juga menekankan pentingnya anggota BPD untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, membangun komunikasi yang harmonis, serta mendorong pemberdayaan masyarak...

Penguasaan Sumber Daya Air oleh perseorangan, kelompok masyarakat, atau badan usaha dilarang berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Sumber Daya Air (UU SDA). Namun, hal ini tampaknya tidak berlaku bagi PT. Socfindo Bangun Bandar di Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Secara sistematis, ketentuan yang melarang kepemilikan sumber daya air, termasuk tanah bantaran sungai, bertujuan untuk mengelola sumber daya air demi kesejahteraan masyarakat. Sumber daya air dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat, sesuai dengan Pasal 5 UU SDA. PT. Socfindo Bangun Bandar telah bertahun-tahun menanam tanaman genus Elaeis dan ordo Arecaceae di sepanjang bantaran sungai di wilayah perkebunan tersebut. Aktivitas ini diduga menghasilkan keuntungan besar dari hasil panen, yang dianggap melanggar dasar hukum yang mengatur pengelolaan sumber daya air demi kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Republik Indonesia menegaskan bahwa sungai tidak boleh dikuasai oleh perseorangan...

  Berita ini melaporkan bahwa Indonesian Journalist Watch (IJW) telah mengirim surat kepada Dewan Pers meminta agar organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) diberhentikan sementara sebagai anggota Dewan Pers. Surat tersebut, yang ditandatangani oleh Ketua Umum IJW, HM. Jusuf Rizal, SH, menggarisbawahi bahwa PWI terlibat dalam skandal korupsi yang dikenal sebagai "PWI Gate."  Kasus ini melibatkan penggelapan dana hibah BUMN sebesar Rp. 1,7 miliar yang digunakan untuk kegiatan Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Empat pengurus harian PWI Pusat diduga terlibat, termasuk Ketua Umum PWI Hendri Ch Bangun. Dewan Kehormatan PWI telah memberikan sanksi keras dan merekomendasikan pemecatan beberapa pengurus yang terlibat. IJW mendesak Dewan Pers untuk bertindak sesuai dengan fungsinya berdasarkan UU Pers Nomor 40 Tahun 1999, dengan memberikan sanksi pemberhentian sementara kepada PWI hingga kasus tersebut selesai. Jusuf Rizal juga menyoroti kurangnya pengawasan terhadap Dewan Pers dan ...

  5 Lembaga Di Sergai Desak Kejatisu Dan KPK Untuk Bertindak Dugaan Korupsi Dana Desa   Kabupaten Serdang Bedagai kembali menjadi sorotan akibat dugaan korupsi yang marak terjadi. Ketua LSM R. Purba pada Sabtu, 20 April 2024, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) turun tangan langsung menangani kasus-kasus ini. Purba menyebutkan, dugaan pelanggaran hukum dan korupsi terkait penggunaan Dana Desa (DD) telah merajalela di wilayah tersebut, termasuk di Desa Gunung Monako, Kecamatan Sipispis, dengan dugaan kerugian negara mencapai Rp 10 miliar. Dugaan ini melanggar UU Tipikor Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, serta UU Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan PP Nomor 40 Tahun 1966 tentang peruntukan lahan dan Hak Guna Usaha (HGU) milik BUMN.kamis ( 27/6/2024)  Selain itu, terdapat indikasi penyimpangan dalam proyek pembangunan di desa-desa yang tidak sesuai standar, melanggar ketentuan Kementerian PUPR dan Standardisa...