Kritik Tajam terhadap Pengelolaan Ternak Sapi di BUMN dan BUMD: Kerugian Triliunan Rupiah

 

           Poto Dahlan Iskan mantan menteri BUMN 

Kritik terhadap Pengelolaan Ternak Sapi di Badan Usaha Milik Negara ( BUMN)  dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) : Kerugian Triliunan Rupiah

Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan puluhan triliun rupiah untuk modal usaha ternak sapi, dengan harapan meningkatkan produksi dan mencapai swasembada daging. Namun, dana tersebut hingga kini tidak terserap optimal dan perkembangannya tidak jelas, menimbulkan dugaan kuat akan ketidakefektifan pengelolaan serta potensi korupsi besar-besaran.

Tidak adanya jaminan atau sanksi terhadap BUMN yang gagal dalam mengembangkan ternak sapi menjadi salah satu alasan utama. Sebagian besar anggaran yang tidak terserap berasal dari kerjasama dengan BUMN dan BUMD dalam program pengembangan ternak sapi. Meskipun pemerintah mengusulkan kerjasama lebih lanjut dengan BUMN dan BUMD sebagai solusi, kenyataannya banyak proyek ini berakhir dengan kegagalan. 

Misalnya, fasilitas ternak sapi yang diduga habis tanpa sisa, meninggalkan bangunan kandang dan mesin penggilingan pakan ternak yang menghabiskan biaya ratusan juta hingga miliaran rupiah. Akibatnya, anggaran triliunan rupiah tidak termanfaatkan sesuai harapan, meninggalkan dugaan pembohongan terhadap masyarakat.

Di sisi lain, Menteri BUMN Erick Thohir dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat 2021 mencoba meluruskan rencana pembelian peternakan sapi di Belgia, meskipun menuai kritik sebagai pemborosan. Erick menjelaskan bahwa rencana ini merupakan upaya strategis jangka pendek untuk mengatasi ketergantungan pada impor daging dan mendukung peternak lokal dengan pengadaan sapi betina serta teknologi terbaru.

PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) sedang mempersiapkan pembelian peternakan sapi di Belgia sebagai bagian dari transformasi pangan BUMN. Direktur Utama RNI Arief Prasetyo menegaskan bahwa upaya ini dilakukan untuk meningkatkan ketahanan pangan serta inklusivitas nilai tukar peternak, dengan sinergi bersama BUMN Peternakan PT Berdikari (Persero).

Namun, masyarakat Indonesia tidak ingin kerugian negara yang diakibatkan oleh proyek ternak sapi terulang kembali. Mereka menuntut agar pengelolaan dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, serta menolak proyek yang berpotensi menjadi ajang korupsi demi memperkaya diri.

Pengelolaan ternak sapi di Indonesia perlu reformasi mendalam dengan memastikan setiap langkah diawasi ketat dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar proyek ambisius yang merugikan negara.

Dari RONY Infokom rakyat Indonesia mengabarkan