Kritik Membangun Warga Gempolan Dan Pemerintaha

Serdang Bedagai, Sumut – Puluhan warga yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Desa Gempolan mengklarifikasi permasalahan  warga dan pemerintahan desa di kantor Kepala Desa Gempolan, Kecamatan Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai, Kamis pukul 9.30 (08/08/2024). Permasalahan ini sedikit  memanas ketika warga menuntut transparansi penggunaan Dana Desa yang selama ini dianggap tidak jelas dan kurang terbuka.

Dalam pertemuan yang dihadiri langsung oleh Kepala Desa Pahala Siahaan, bersama Babinsa, Babinkamtibmas, serta perangkat desa, warga menyuarakan aspirasi mereka terhadap kurangnya informasi terkait proyek-proyek desa. Mereka meminta agar setiap proyek yang menggunakan Dana Desa harus disertai dengan papan informasi yang jelas dan dapat diakses di publik, sebagai bentuk tanggung jawab dan keterbukaan pemerintah desa.

"Kami sudah terlalu sering mendengar tentang proyek-proyek yang tidak jelas alokasinya. Kami menuntut agar pemerintah desa transparan dalam setiap penggunaan anggaran," ujar salah satu perwakilan warga yang sedang berdiri di depan pintu forum yang sedang berlanjut 

Selain masalah transparansi, warga juga mengeluhkan adanya ketidak harmonisan antara sebagian masyarakat dengan pemerintah desa. Mereka menyebut kritik dan sindiran yang berkembang di masyarakat tidak produktif dan malah memicu konflik . Warga mendesak agar kritik yang tidak membangun disaring dan tidak dibahas dalam forum terbuka untuk menjaga kedamaian desa.

Menanggapi tuduhan tersebut, Kepala Desa Pahala Siahaan membantah bahwa pemerintah desa kurang transparan. Ia menegaskan bahwa semua penggunaan Dana Desa telah sesuai prosedur dan meminta warga untuk bekerja sama dalam memajukan Desa Gempolan. "Kita semua di sini ingin yang terbaik untuk desa ini. Saya mengajak seluruh warga untuk bergandengan tangan dengan pemerintah demi pembangunan yang lebih baik," tegasnya.

Namun, tanggapan Pahala tidak sepenuhnya meredakan keresahan salah satu warga yang telah menumpuk. Pertemuan ini mencerminkan ketegangan yang ada di Desa Gempolan dan menyoroti perlunya perbaikan komunikasi dan transparansi antara pemerintah desa dan masyarakat untuk mencegah konflik lebih lanjut.

Pihak-pihak yang hadir, termasuk media dan LSM, turut hadir, termasuk Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Sergai, Lembaga Pemberantas Korupsi, Lembaga Gempur, Lembaga Antartika, Lembaga Pakar, Media 88news, Gnews TV, Jurnalis Online, Media Bidik Kasus, dan Media Plat Merah.

mengamati situasi ini sebagai bagian dari dinamika yang harus segera diselesaikan untuk mencegah potensi konflik yang lebih besar di masa depan.

Dari reporter Infokom rakyat Indonesia mengabarkan